Pinky Manarul Alam: Negara Tidak Boleh Diam, Regulasi Tegas terhadap LGBT Harus Segera Dibahas

Barito Kuala – Wacana mengenai pengaturan aktivitas dan kampanye LGBT kembali menjadi perhatian sejumlah kalangan masyarakat. Mereka menilai pemerintah perlu memperjelas kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan isu tersebut agar tidak menimbulkan polemik sosial yang berkepanjangan di tengah masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai agama, budaya, dan norma sosial.

Wakil I Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Barito Kuala, Pinky Manarul Alam, menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai fenomena sosial yang dinilai berpotensi menimbulkan perdebatan dan gesekan di masyarakat.

Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial serta memastikan bahwa kebijakan publik tetap selaras dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

"Pemerintah harus hadir secara tegas dalam memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan. Jangan sampai negara terkesan membiarkan polemik yang terus berkembang tanpa regulasi yang jelas. Indonesia memiliki identitas kebangsaan yang dibangun di atas nilai agama, budaya, dan moral yang telah menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat," ujar Pinky Manarul Alam.

Ia juga menilai bahwa pembahasan mengenai LGBT tidak boleh hanya dilihat dari perspektif kebebasan individu semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan aspirasi masyarakat luas.

Lebih lanjut, Pinky menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga legislatif perlu membuka ruang dialog publik yang lebih luas untuk merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial.

"Negara harus berani mengambil sikap berdasarkan konstitusi, nilai budaya bangsa, dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan konflik sosial baru atau mengabaikan nilai-nilai yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Indonesia," tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat melakukan kajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dalam merumuskan kebijakan terkait isu tersebut.